Membahas Pungutan SP-3, Kenapa Harus Di Hotel ?

foto : ilustrasi

Sekarang ini banyak pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan di sebuah hotel, yang berkelas pula, hotel berbintang yang tentunya sewa tempatnya cukup mahal.

Sebenarnya tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi masalah dan patut dipertanyakan adalah bilamana pertemuan atau rapat tersebut dilakukan oleh sebuah institusi atau lembaga pemerintahan, yang mana setiap aktivitasnya dibiayai oleh duit rakyat.

Bukankah institusi atau lembaga pemerintahan itu sudah disediakan tempat dan sarana berupa kantor berikut fasilitas lainnya ? Jadi kenapa mesti menggunakan tempat lain untuk keperluan membahas berbagai kepentingan publik ?

Ada apa jika untuk kepentingan rakyat tak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan sebagaimana mestinya ?

Pertanyaan-pertanyaan diatas patut dan wajar terlontar dari siapa saja yang merasa dirinya rakyat di negeri ini. Karena pemerintahan ini tegak oleh sebab adanya legitimasi dan kepercayaan dari rakyat yang didelegasikan kepada berbagai institusi.

Dengan menggunakan fasilitas yang ada disediakan, dibiayai dari duit rakyat, bukankah biayanya lebih murah bila dibandingkan menggunakan fasilitas milik swasta ? Uang yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan rakyat dapat diarahkan kepada penyediaan dan pembangunan berbagai fasilitas umum.

Saya ambil salah satu contoh pertemuan yang dilakukan katanya untuk kepentingan umum warga daerah ; ketika sejumlah penguasaha di bidang pertambangan di wilayah Tanah Bumbu mengadakan pertemuan dengan pihak Pemkab Tanah Bumbu di Hotel Rattan Inn di Banjarmasin.

Mereka semua berkumpul untuk membahas masalah kesepakatan dengan para pengusaha bidang pertambangan terutama batubara terkait pungutan Sumbangan Pihak Ketiga (SP-3).

Sangat amat mencurigakan pertemuan yang menyangkut pemasukan daerah ini dilaksanakan di sebuah hotel di Banjarmasin yang berjarak sekitar 300 kilometer dari Batulicin ibukota Kabupaten Tanah Bumbu. Katanya pungutan SP-3 itu untuk kepentingan umum, tapi kenapa mesti sembunyi-sembunyi dari pengetahuan umum ? Kenapa tidak dilakukan di gedung DPRD Tanah Bumbu, mengundang seluruh elemen di masyarakat agar mereka semua tahu, transparan ?

Tiap-tiap pertemuan yang menghindari keingin tahuan umum, patut dicurigai berindikasi kepada tindakan penyimpangan nantinya. Pertemuan untuk membahas masalah income atau pemasukan untuk kas daerah saya kira bukan hal yang tergolong secret meeting, malah lebih bagus jika dilakukan terbuka untuk umum, supaya tak ada kecurigaan. Bila diadakan secara terbuka pun pasti tak akan membahayakan stabiltas Negara.

Namun dikarenakan adanya berbagai trik dan deal untuk kepentingan-kepentingan pribadi, maka diadakan secara sembunyi, tertutup, dan di tempat yang jauh.

Kondisi seperti diatas sepertinya sudah mulai membudaya, sulit dieliminir. Tendensi pribadi, golongan dan kelompok lebih kental daripada kepentingan publik, sehingga harus menghindar dari endusan dan pengetahuan publik.

Sikap masyarakat atau rakyat yang silent majority makin menyuburkan hal-hal demikian. Rakyat negeri ini gampang dibodohi oleh para pemegang kekuasaan dengan berbagai dalih untuk kepentingan rakyat, namun pada realitasnya adalah untuk kepentingan segelintir orang yang berada di titik dan lingkuran kekuasaan.