![]() |
Warga tanami jalan umum yang hancur |
Ambil contohnya rencana pembangunan gedung DPR RI yang baru dengan anggaran sebesar Rp. 1,123 Trilyun rupiah. Sementara di banyak pelosok negeri ini masih banyak rakyat yang miskin, kekurangan pangan dan sandang, tanpa pekerjaan yang layak, serta tanpa tempat tinggal yang layak pula.
Para Pejabat seolah sudah tertutup hati nuraninya terhadap berbagai penderitaan rakyat. Mereka justru kebanyakan malah memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya masing-masing.
Hari ini saya pribadi menyaksikan sebuah gambaran manifestasi dari kekecewaan masyarakat terhadap para Pejabatnya.
Ini terjadi di daerah dimana saya bertempat tinggal, yakni Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan yang konon melimpah Sumber Daya Alamnya berupa deposit mineral baik batubara maupun bijih besi.
Tapi apa lacur, kekayaan alam yang banyak itu tak dibarengi dengan kemakmuran dan kesejahteraan warganya. Berbagai infrastruktur dan sarana umum banyak yang rusak tanpa ada tanda-tada perbaikan dalam waktu dekat. Pemandangan jalan rusak berada dimana-mana di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kemaren ketika saya menuju pulang ke rumah, jalan yang saya lalui terdapat pohon pisang yang sengaja ditanam warga di badan jalan yang rusak serusak-rusaknya.
Hari ini kembali saya menemukan badan jalan ditanami pepohonan, jalan protokol didalam ibukota Tanah Bumbu. Ini menandakan betapa warga sudah tak lagi bisa mentolerir kinerja para pejabat di kabupaten yang selalu gembar gembor meraih berbagai kemajuan ini.
Warga tentu senang dengan berbagai atribut prestise yang sudah dicapai Kabupaten Tanah Bumbu selama ini. Namun apalah arti semua atribut prestise itu bila tak diimbangi dengan berbagai perbaikan dan pembangunan untuk kepentingan umum ? Nonsens semua itu, hanya olesan lipstick layaknya dipakai wanita cantik ; siang tampak cantik, sore menjadi kembali seperti semula, kelihatan wajah aslinya.
Janji tinggal janji, orang bilang janji adalah hutang. Maka bila tak tepat janji, berarti masih terutang. Tampaknya tidak saja utang terhadap warga, tak menutup kemungkinan masih banyak utang-utang lainnya di pihak lain, utang dalam arti sebenarnya.
Alih-alih mau segera bayar utang kepada warga, utang yang dipakai untuk meraih kursi empuk saja belum lunas membayarnya. Maka utang terhadap warga belakangan saja dulu dibayar ketika masa jabatan akan berakhir. Yang penting kini bayar cicilan utang dulu kepada para donator yang dulu telah membantu dana sehingga dapat terpilih menjadi pejabat. Kemudian selebihnya untuk sebagai tabungan keluarga bila nanti sudah lagi tak menjadi pejabat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar