Tentara Bukan Musuh Rakyat

 foto : beta.matanews.com

Adanya kejadian menimpa seorang warga yang dianiaya oleh sekawanan anggota TNI AD dari Kompi C 623 Batulicin beberapa waktu lalu, membuat banyak pihak yang mengetahuinya menjadi terperangah. Ada apa kok mereka yang semestinya mengayomi warga justru malah sebaliknya bertindak diluar koridor hukum ?

Banyak pihak sangat menyesalkan tindakan yang jauh dari terpuji tersebut. Tindakan mereka itu menimbulkan sebuah tanda Tanya besar di benak setiap orang yang anti tindak kekerasan oleh alat Negara. Sebegitu besarkah tingkat kesalahan seorang warga hingga sampai sekawanan anggota tentara berpakaian lapangan lengkap dengan menenteng senjata, menggedor beberapa rumah warga mencari seseorang yang seolah-olah memiliki kesalahan besar seperti musuh Negara yang pantas dibasmi (?)

Tak habis pikir memang bila kita memunculkan banyak pertanyaan, yang kemungkinan jawabannya pun dipastikan sangat panjang.

Ada gejala apa sebenarnya yang sedang menghinggapi para oknum alat pertahanan Negara itu ? Apakah karena faktor kebosanan mereka yang terlalu banyak berada di markas, sedangkan mereka dibentuk dan dipersiapkan untuk bertempur di medan perang ? Atau ada faktor lain yang menyangkut prestise sebagai alat Negara yang merasa memiliki superior diantara banyak alat Negara lainnya ? Pertanyaan ini sah-sah saja bila muncul dari setiap warga di negeri ini, karena pada kenyataannya seluruh alat maupun aparatur Negara itu mendapatkan legitimasi oleh rakyat melalui aturan perundang-undangan yang mengesahkannya.    

Tak jarang muncul opini yang bila dicerna memang betul sesuai faktanya. “Para tentara dan polisi itu dilegitimasi oleh rakyat, diberikan seragam dan dipersenjatai, kemudian digaji dari uang rakyat, sehingga jangan sampai mereka memusuhi rakyat.”

Khususnya tentara, institusi ini selalu mengklaim bahwa mereka berasal dari rakyat, bagian dari rakyat, atau tentara rakyat. Bila ada diantara mereka yang kemudian memperlakukan rakyat seperti musuh di medan perang ? Jawaban yang pasti muncul dari pihak mereka sebagai apologis adalah, “mereka yang bertindak begitu adalah oknum, bukan mewakili semua perilaku individu.” Mudah menjawabnya, tapi pasti tak akan memuaskan semua pihak.

Bila sudah demikian maka institusi yang tercemar itu dipastikan akan melakukan berbagai upaya dan cara agar kembali mendapatkan simpati rakyat. Padahal yang paling penting adalah bagaimana setiap orang siapapun dia agar mampu bertsikap dan bertindak “memanusiakan manusia, atau mengorangkan orang.”

Semoga ke depan tak terdengar lagi alat maupun aparat Negara yang dengan semena-mena memperlakukan rakyat seperti musuh. Kalaupun rakyat yang salah, sudah ada hukum yang mengatur dan memperlakukan setiap orang di negeri ini yang hak dan kewajibannya sama.