Dewan Pers Enggan Ajukan Revisi UU Pers

Bagir Manan

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengakui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers memiliki banyak kelemahan. Meski demikian, pihaknya enggan untuk mengajukan perubahan karena khawatir UU Pers yang baru nanti akan lebih buruk dari UU yang berlaku saat ini, khususnya terkait kebebasan pers. "Memang ada kekurangan pada UU No.40/1999, namun kalau kami usulkan perubahan saat ini, saya khawatir dengan sistem perpolitikan yang ada saat ini sehingga UU pers baru akan semakin mengekang kebebasan pers," katanya pada pelatihan Keterangan Ahli Dewan Pers di Makassar, beberapa waktu lalu.

Ia mengemukakan pihak-pihak yang paling resah dengan kebebasan pers ini kan mereka yang sedang berkuasa. "Jadi, kami enggan mengusulkan perubahan UU pers saat ini karena kuatir kebebasan pers akan lebih buruk dari sekarang, kecuali pejuang-pejuang kebebasan pers memiliki kemampuan lobi yang kuat untuk menggoalkan UU Pers yang lebih memperkuat kebebasan pers," ujar mantan Ketua Mahkamah Agung RI itu.
Bagir menambahkan, dari seluruh kekuatan pemelihara demokrasi dan yang memikirkan masa depan rakyat di negeri ini, harapannya hanya tinggal pada dunia jurnalistik atau kewartawanan. "Yang lain sepertinya sudah terkooptasi dan tersandera oleh sistem saat ini. Ini saya katakan bukan karena saya Ketua Dewan Pers," ujarnya tegas.

Ia mengaku prihatin dengan pikiran-pikiran yang muncul dari kalangan universitas apalagi dari partai politik soal kebebasan pers. Kekuatan-kekuatan dari LSM, civil society mereka juga larut dalam pikiran-pikiran praktis, tidak berjuang lagi (fighting) untuk memikirkan bagaimana masa depan demokrasi dan kebebasan pers. "Tapi pada dunia jurnalistik, saya lihat masih punya kelapangan untuk ini (pilar pemelihara demokrasi)," kata Bagir yang didampingi anggota Dewan Pers lainnya Wina Armada Sukardi dan Hakim Agung RI Andi Ayyub Saleh.


Sumber : Antara